KETERLAMBATAN BOS MENAG MINTA MAAF

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta maaf kepada madrasah yang hingga saat ini belum menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena alasan teknis di Kementerian Keuangan.
"Soal dana BOS, kami Kementerian Agama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada sekolah, kepala madrasah dan guru-guru karena hingga hari ini ada keterlambatan," kata Lukman seusai membuka acara Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional (PPMN) 2015 di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (12/5).
Menag juga meminta masyarakat memaklumi dan mengerti mengenai alasan keterlambatan penyaluran dana BOS.
Menurut Menag, tertundanya bantuan itu karena erat kaitannya dengan kebijakan di Kementerian Keuangan yang menerapkan regulasi baru soal BOS.
"Ini karena ada kebijakan Kemenkeu terkait BOS yang dulunya menggunakan akun 57 atau akun bantuan sosial. Sementara sekarang akun BOS itu adalah akun 52 atau untuk belanja barang," kata Menag.
Dua akun itu, lanjut Menag, memiliki perbedaan mendasar yaitu terkait mekanisme penyaluran dana.
Akun 57 merupakan akun bansos yang tidak membolehkan penyaluran dana akun secara rutin.
"Esensi bansos juga untuk bantuan sewaktu-waktu bukan untuk hal yang rutin," kata dia.
BOS, kata Lukman, disalurkan secara rutin ke sekolah, termasuk madrasah yang ada di bawah naungan Kemenag.
Menag mengatakan BOS lewat akun 52 membuat penyalurannya membutuhkan proses yang relatif lama.
"Prosesnya penyalurannya tidak sederhana tidak hanya terkait pembukuan, pencatatan tapi juga sumber daya manusianya, karena yang menindaklanjuti BOS itu harus PNS. Tidak semua madrasah punya PNS cukup," kata dia.
Menag mengatakan pihaknya masih mengusahakan agar dana BOS tetap dapat dicairkan secepatnya.
"Kami berupaya melakukan terobosoan. Beberapa sudah dicairkan dan pekan depan tentu akan semakin banyak," kata dia. [Ant/L-8]

Ketua Pokja Sertifikasi Guru: PLPG 2015 Sangat Krusial bagi Guru

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) bagi Guru Madrasah dan Guru PAI di Sekolah. Karena terakhir, para guru biasanya melakukan segala daya-upaya agar diikutsertakan pada PLPG tahun ini.

Demikian disampaikan Direktur Diktis, Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA selaku Ketua Pokja Sertifikasi Guru Kemenag, saat membuka Kegiatan Penyusunan Soal Uji Kompetensi Awal (UKA) 2015 di Bogor, Kamis malam (7/5/2015). Untuk itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) harus mencermati dengan sungguh-sungguh calon peserta PLPG 2015.

Pada kesempatan tersebut, Direktur juga menginstruksikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan Diktis hendaknya dalam rangka memperkuat 5 budaya kerja Kemenag. Mulai dari integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab hingga keteladanan.

Dalam penyusunan soal UKA misalnya, para penyusun dituntut memiliki integritas atau kejujuran agar soal tersebut tidak bocor. Dengan begitu, soal UKA makin berbobot. Apalagi ditambah dengan PLPG yang berkualitas pula, maka akan meluluskan Guru Madrasah dan Guru PAI yang berintegritas, berdaya saing dan berkualitas tinggi.

Selaras dengan 5 budaya kerja, Guru Besar UIN Jakarta ini menyebut bahwa sertifikasi guru bertujuan menghasilkan guru profesional, inovatif, dan bertanggung jawab. Guru profesional berarti guru yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya dan menguasai materi secara luas dan mendalam. Sedangkan guru inovatif adalah guru yang tidak jumud/statis.

Sementara itu, guru bertanggung jawab bukan sekedar mampu memenuhi tanggung jawab administratif sebagai guru. Misalnya, mengajar 24 jam seminggu, membuat RPP dengan benar, dan sebagainya. Lebih dari itu, guru harus memiliki tanggung jawab secara substantif. Dengan memiliki integritas, profesional, inovatif dan bertanggung jawab, seorang guru telah memiliki keteladanan, baik di sekolah maupun di masyarakat, jelas Direktur.

Terkait penyusunan soal UKA 2015, menurut ketua panitia, Abdullah Hanif, soal UKA disusun oleh para ahli yang diutus oleh 24 LPTK penyelenggara sertifikasi guru tahun 2015. Yaitu: 21 PTKIN dan 3 LPTK untuk Pendidikan Agama Kristen, PA Hindu dan PA Budha. Adapun soal yang disusun berjumlah 12 mata pelajaran, meliputi: Al-Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, PAI pada Sekolah, PGMI, PGRA/PGTK, PA Kristen, PA Katolik, PA Hindu, dan PA Budha, papar Hanif, yang juga Kasubag TU Diktis.